BASARNAS SELENGGARAKAN RAKOR SAR DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2018


SANUR - Sebagai unit pelaksana teknis Basarnas (Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan) pada wilayah kerja Provinsi Bali, Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar dituntut meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan potensi SAR terhadap kesiapan penanganan kecelakaan penerbangan, pelayaran, serta kondisi-kondisi bencana yang membahayakan jiwa manusia. Sebagaimana diketahui Basarnas memiliki tugas pokok dan fungsi pada bidang pencarian dan pertolongan, sekaligus sebagai leading sector, yang dibunyikan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan.

Keberhasilan pelaksanaan operasi SAR oleh Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar selama ini tidak terlepas dari peran aktif potensi SAR. Upaya menyatukan persepsi dan pemahaman bersama dengan potensi SAR sangatlah diperlukan untuk membangun koordinasi yang baik serta sinergitas yang proporsional.

Rakor2.jpg

Seperti kita ketahui bahwa Bali merupakan pulau kecil yang rentan terhadap potensi terjadinya bencana, terlebih dengan keberadaan Gunung Api Agung di Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem. Gunung Api Agung adalah yang tertinggi di pulau Bali, dimana ketinggiannya mencapai 3.142 mdpl dan meupakan gunung berapi tipe stratovolcano, memiliki kawah yang sangat besar dan sangat dalam. Gunung Agung terakhir meletus pada tahun 1963, Juli 2017 dan Juni 2018, bahkan hingga kini status Gunung Api Agung masih berada di level III (status siaga). Daerah yang paling berpotensi tinggi untuk terdampak bencana erupsi gunung Agung adalah Kabupaten Karangasem, berjumlah 23 desa yaitu Ababi, Pidpid, Nawakerti, Datah, Bebandem, Jungutan, Buana Giri, Tulamben, Dukuh, Kubu, Baturinggit, Ban, Sukadana, Menanga, Besakih, Pempatan, Selat, Peringasari, Muncan, Duda Utara, Amertha Bhuana, Sebudi dan Buda Keling.Dengan perkiraan jumlah penduduk 77.815 Jiwa. Basarnas harus siap jika dihadapkan pada kemungkinan terburuk sekalipun, seumpama Gunung Api Agung kembali meletus.

Melalui penyelenggaraan Rakor (Rapat Koordinasi) SAR Daerah Provinsi Bali tahun 2018 diharapkan dapat mewujudkan sinergitas dan meningkatkan koordinasi di setiap operasi pencarian dan pertolongan sehingga secara keseluruhan dapat berjalan secara cepat dan tepat. Pemerintah Provinsi Bali, Basarnas, BMKG Wilayah III Bali, TNI / Polri serta potensi dan masyarakat setempat haruslah bekerja secara solid dan besungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai dampak yang muncul jika kembali terjadi erupsi Gunung Api Agung.

Rakor SAR Daerah yang berlangsung pada hari Rabu (12/9/2018) tesebut mengusung tema “Melalui Rapat Koordinasi Kita Tingkatkan Kesiapsiagaan Dalam Rangka Penanggulangan Bencana Gunung Api Agung Kabupaten Karangasem Provinsi Bali.” Acara akan diadakan di Prime Plaza Sanur Bali, dengan menghadirkan nara sumber dari Kasubdit Pengerahan Potensi dan Pengendalian Operasi Basarnas, Kodam IX Udayana Denpasar, BMKG Wilayah III Bali, dan BPBD Provinsi Bali. Sementara itu ada beberapa hal penting yang menjadi pokok bahasan, diantaranya UU RI serta Peraturan Pemerintah tetang Pencarian dan Pertolongan, dan peranan Kodam IX Udayana, BMKG Wilayah III Bali, BPBD Provinsi Bali dalam penaggulangan bencana Gunung Api Agung.

Masing-masing instansi membahas beragam informasi yang terkait dengan aktivitas vulkanologi Gunung Agung. Tentunya mereka memiliki garis tugas pokok dan fungsi yang jelas dan telah semaksimal mungkin dilaksanakan untuk memberikan pelayanan kepada para korban dari erupsi Gunung Agung. Pada kesempatan kali ini, juga diutarakan kendala-kendala yang sempat dihadapi saat penanganan bencana erupsi Gunung Agung. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar, Ketut Gede Ardana juga menekankan pentingnya keselarasan antara instansi. "Penanganan bencana harus didukung seluruh stakeholder pemangku kepentingan, baik pemerintah , swasta, masyarakat sehingga bisa meminimalkan korban, “ tuturnya. Sementara itu Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali Dewa Putu Mantera mengharapkan, melalui rakor ini dapat menjadi wadah mencari solusi koordinasi dalam pencarian dan pertolongan yang belum terbangun. Hal serupa juga diungkapkan oleh Agus Haryono, nara sumber dari Basarnas tentang pentingnya posko gabungan untuk mempermudah koordinasi, pengendalian operasi SAR, pengumpulan data ataupun pengelolaan informasi yang akurat dan cepat.

Disinggung tentang tugas pokok yang dipandang serupa anatara Basarnas dan BNPB, kedua instansi tersebut menjelaskan bahwa batasan masing-masing sebenarnya sudah jelas sebagaimana tertuang dalam aturan maupun SOP (Standar Operasional Prosedur). “Setiap langkah dalam melaksanakan operasi SAR didasarkan pada aturan ataupun SOP, jadi Basarnas hanya pada masa tanggap darurat, namun jika kami terlihat turut melakukan penanganan pengungsi sifatnya hanya membantu karena tugas evakuasi korban yang menjadi tusi pokok sudah selesai dilakukan” imbuh Agus Haryono. “Bukan masalah eksistensi semata, namun publikasi melalui media merupakan salah satu bentuk laporan kepada masyarakat, karena Basarnas bekerja dengan uang rakyat, maka wajib bagi kami memberikan laporan kepada masyarakat melalui pemberitaan,” imbuhnya. (ay/ hms dps)

Rakor3.jpg



Kategori Berita Kansar , General Artikel , General Berita .
Pengunggah : miko
12 September 20:45 WIB